BERITA TERKINI

Buka 13.873 CPNS Baru

Berita JAKARTA - Pemerintah kembali membuka seleksi calon pengawai negeri sipil (CPNS). Kali ini untuk pelamar umum. Izin prinsip kuota formasi CPNS baru yang diusulkan instansi pusat dan da­erah sudah disahkan. Pen­daf­taran dilakukan Juli, se­dang­kan tes dihelat pada minggu ketiga Agustus. 
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan dan RB) Eko Prasojo mengatakan, pi­hak­nya telah menyetujui izin prinsip kuota formasi. Izin prinsip tersebut ditetapkan untuk 17 instansi pemkab/pem­kot, 3 instansi pemprov, dan 22 instansi pusat. 
Kuota CPNS baru dari pelamar umum yang sudah ditetapkan untuk instansi daerah adalah 1.904 kursi. Sedangkan untuk ins­tansi pusat adalah 11.733 kursi. Selain itu juga ada kuota CPNS baru untuk seleksi ulangan di Kabupaten Kubu Raya, Ka­limantan Barat, sebanyak 236 kursi. Jadi total ada 13.873 kuota. 
Eko menegaskan, pengalokasian kuota ini tidak main-main. Kuo­ta ini didistribusikan untuk formasi tenaga pendidik atau guru, tenaga kesehatan, dan tenaga mendesak lainnya seperti sipir penjaga tahanan. Selain itu di instansi pusat juga dialokasikan u­ntuk mengisi pos CPNS ikatan dinas. Posisi atau pos pekerjaan ini terbebas dari kebijakan moratorium CPNS baru. 
Kemenpan dan RB bersama konsorsium 10 perguruan tinggi negeri (PTN) mulai membuka pendaftaran CPNS baru formasi pelamar umum. “Perincian teknis akan kami rapatkan besok (hari ini-red),” papar Eko. Di antara yang akan dirembuk dengan konsorsium ini adalah teknis pembuatan soal ujian, pengadaan soal, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan, pemeriksaan naskah jawaban, hingga pengumuman. 
Hasil pengumuman CPNS tahun ini diambil alih oleh panitia pusat, yakni Kemenpan dan RB serta konsorsium 10 PTN. Cara ini mengubah sistem lawas di mana pengumuman dipasrahkan ke setiap instansi pusat maupun daerah. Sistem lama ini cenderung rawan manipulasi karena instansi berpeluang mengubah ketetapan hasil ujian. 
Eko mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur iming-iming calo. Meski sudah membayar ratusan juta rupiah kepada calo atau pejabat, jika nilai ujiannya rendah, tetap dinyatakan gugur. Pemerintah juga akan menggandeng sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). 
Keterlibatan LSM diharapkan mampu menekan kerawanan kolusi. Selama ini banyak dugaan CPNS yang lulus adalah titipan dari kerabat pejabat atau pejabat itu sendiri. 
Eko juga berharap media massa ikut mengontrol pelaksanaan seleksi CPNS. Dia mengatakan, seleksi CPNS ini harus berjalan trans­paran. Pelamar dengan nilai bagus itu yang akan lolos ujian. “Media harus ikut andil mengawasi ini. Ter­masuk Jawa Pos yang ada di mana-mana,” katanya. (jpnn/alt/zen)